• Lembaga negara dalam susunan Pemerintahan Pusat

    Hari ini saya memposting Artikel PKN dengan judul  Lembaga-lembaga negara dalam susunan Pemerintahan Pusat beserta Wewenang dan tugasnya lengkap. Posting tentang pkn ini posting pertama dalam seminggu kemarin yang tidak menulis postingan dikarenakan ada ujian. Berikut artikel nya tentang Lembaga negara dalam susunan Pemerintahan Pusat



    Sistem pemerintahan di Indonesia mengenal adanya lembaga negara. lembaga negara adalah badan atau institusi yang di bentuk pemerintah guna melaksanakan fungsi fungsi negara. Lembaga lembaga negara di indonesia diatur dalam UUD pasal 1 sampai dengan pasal 16, pasal 19 sampai pasal 23 G, dan pasal 24 sampai pasal 24 C. lembaga lembaganegara indonesia sebelum amandemen UUD 1945 meliputi MPR, DPR, presiden, DPA, BPK, dan MA.

    Susunan Pemerintahan Pusat sebelum Amandemen UUD 1945

    Gambar : Susunan Pemerintahan Pusat sebelum Amandemen UUD 1945

    Setelah Amandemen UUD 1945, lembaga negara terdiri dari BPK, DPR, DPD, MPR, Presiden, MA, Pemerintahan daerah, KPU, MK, KY, Bank sentral, TNI, Polri, dan DPD.

    Susunan Pemerintah Pusat Sesudah Amandemen UUD 1945

    Gambar: Susunan Pemerintah Pusat Sesudah Amandemen UUD 1945


    Berikut adalah Pengertian lembaga lembaga negara beserta tugas dan wewenang lembaga nya, yang akan saya jabarkan lengkap.

    1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)

    Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan republik indonesia yang terdiri atas anggota DPR dan DPD yang dipilih melalui pemilihan umum.

    Sebelum adanya amandemen UUD 1945, Majelis permusyawaratan rakyat adalah penjelmaan seluruh rakyat indonesia dan merupakan lembaga tertinggi negara, serta pemegang dan pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat. Pada masa tersebut, MPR memiliki tugas sebagai berikut:

    a. Menetapkan Undang Undang Dasar

    b. Menetapkan Garis Garis besar haluan negara

    c. Memilih dan mengangkat presiden dan wakilnya

    Adapun wewenang MPR yaitu :

    a. membuat putusan putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga lembaga yang lain, termasuk penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan kepada presiden/mandataris

    b. Memberikan penjelasan yang bersifat penafsiran terhadap putusan putusan majelis

    c. Menyelesaikan pemilihan dan selanjutnya mengangkat presiden dan wakil presiden

    d. Meminta pertanggung jawaban dari presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN dan menilai pertanggung jawaban tersebut

    e. Mengubah undang undang dasar

    f. Menetapkan peraturan tata tertib majelis

    g. Mencabut mandat dan memberhentikan presiden dalam masa jabatanya apabila presiden sungguh sungguh melanggar garis garis besar haluan negara

    h. Mengambil ataupun memberi keputusan terhadap anggota yang melanggar sumpah atau janji anggota

    i. Menetapkan pimpinan majelis yang dipilih dari dan oleh anggota.

    Perubahan atau Amandemen UUD 1945 membawa perubahan terhadap kedudukan, tugas, dan wewenang MPR. MPR yang dahulu berkedudukan sebagai lembaga tertinggi negara, pemegang dan pelaksana sepenuuhnya kedaulatan rakyat, kini MPR berkedudukan sebagai lembaga negara yang setara dengan lembara lainya.

    Tugas dan wewenang MPR Pada saat ini antara lain:

    a. Mengubah dan menetapkan undang undang dasar

    b. Melantik presiden dan wakil presiden

    c. Dapat memberhentikan presiden dan wakilnya dalam masa jabatanya menurut UUD.

    Sesuai dengan Pasal 7A dan 7B UUD 1945 hasil amandemen, MPR dapat memberhentikan presiden/wakil presiden atas usul DPR. Pemberhentian dapat dilakukan apabila presiden/wakil presiden telah terbukti melakukan pelanggaran hukum, berupa pengkhianatan negara, korupsi, penyuapan dan tindak pidana lainya, serta perbuatan yang tercela.

    Dalam menjalankan tugasnya MPR bersidang sedikitnya sekali dalam lima tahun di ibu kota negara, dan segala putusan MPR ditetapkan dengan suara terbanyak (votting). MPR sebagai penjelma seluruh rakyat indonesia adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi dan pelaksana kedaulatan rakyat.

    Kedudukan MPR lebih tinggi dari pada presiden, tetapi pada masa lalu MPR berjalan di bawah kendali atau campur tangan presiden. COntoh campur tangan presiden terhadap MPR yaitu presiden menentukan jumlah anggota MPR dari utusan ABRI (angkatan bersenjata republik indonesia) dan golongan. Jadi MPR di masa lalu (orde Baru) Bukan penjelmaan rakyat sebagai pelaksana kedaulatan rakyat, melainkan perpanjangan tangan dari presiden.

    2. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 

    DPR merupakan lembaga legislatif yang berkedudukan sebagai lembaga negara di tingkat pusat. Apa fungsi dariDewan Perwakilan rakyat (DPR) ? ,  Dungsi DPR yaitu mempunyai 3 fungsi, yaitu:

    A. Membuat dan mengesahkan Undang undang (Fungsi Legislasi)
    B. Menetapkan Anggaran pendapatan dan belanja negara (Fungsi Anggaran)
    C. Mengawasi Jalannya roda pemerintahan ( Fungsi Pengawasan )

    DPR mempunyai kewajiban mengawasi tindakan presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya. DPR berhak mengajukan usul kepada MPR untuk mengadakan sidang istimewa, berkaitan dengan perlanggaran hukum yang dilakukan oleh presiden/wakil presiden.

    Dalam Struktur kenegaraan di Indonesia DPR mempunyai tugas, Apa saja tugas tugas nya ? Tugas DPR adalah :

    A.  Membentuk Undang Undang
    B. Membahas dan menyetujui bersama rancangan undang undnag yang diajukan presiden
    C. Mengawasi presiden dan wakil presiden dalam menjalankan tugasnya.

    Dalam Menjalankan tugasnya DPR bersidang sedikitnya sekali dalam setahun. DPR juga mempunyai hak hak untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugasnya. Hak hak tersebut antara lain : Hak intensif, Hak angket, Hak budget, Hak Amandemen, Hak interpelasi, Hak petisi dan Sebagainya.

    3. Dewan Pertimbangan Agung (DPA)

    Dewan pertimbangan agung merupakan lembaga tertinggi negara yang berfungsi sebagai lembaga konsultatif, baik kepada lembaga presiden, maupun lembaga lembaga tinggi negara lainya.

    DPA bertugas memberikan pertimbangan, usulan dan saran kepada presiden, baik diminta atau tidak.DPA berkedudukan sebagai penasihat pemerintah.

    Walaupun posisinya berdiri sendiri dan sejajar dengan presiden, anggota DPA diangkat dan diberhentikan oleh presiden melalui keppres. PAda masa orde baru, anggota dpa adalah mantan mentri atau duta besar yang tidak memiliki jabatan lagi.

    Dalam perkembangan politik ketatanegaraan, lembaga ini kemudian ditutup dan dibubarkan, karea secara konstitusional tidak diperlukan lagi. Untuk menggantikan peran DPA, presiden akan membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberi nasihat pertimbangan.

    4. Dewan perwakilan daerah (DPD)

    Anggota DPD dipilih melalui pemilu. Anggota DPD merupakan wakil daerah ditingkat nasional untuk menyuarakan kepentingan daerahnya. Jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sam. Jumlah seluruh DPD itu tidak lebih dari sepertiga anggota DPR.

    Apa tugas dari DPD ? Tugas Dari DPD adalah melakukan pengawasan pelaksanaan undang undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah. Adapun wewenang DPD Apa saja wewenang DPD ? Berikut adalah wewenang DPD:

    A. Mengajukan kepada DPR rancangan undang undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, serta ikut membahasnya.
    B. Memberikan pertimbangan kepada DPR dan RUU anggaran pendapatan dan belanja negara, dan RUU yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama
    C. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan Anggota BPK.

    Kewenangan pengawasan DPD sangat terbatas karena hasil pengawasan itu hanya disampaikan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan dan ditindak lanjuti. AKan tetapi pada sisi lain, anggota dpd memiliki kedudukan dankewenangan yang sama dengan anggota DPR, yaitu pada sat bersidang dalam kedudukanya sebagai anggota MPR dalam perubahan UUD.

    5. Presiden

    Presiden adalah penyelenggara kekuasaan pemerintah negara yang dalam melakukan kewajibanya dibantu oleh satu orang wakil presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih secara langsung oleh rakyat dalam suatu pemilihan umum. Presiden dan wakil presiden menjalankan tugasnya dan kewajibanya dalam satu periode jabatan, yakni 5 tahun selanjutnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan.

    Sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, preisden memiliki kekuasaan . Kekuasaan tersebut adalah :

    A. Kekuasaan presiden dalam bidang eksekutif
    Dalam bidang eksekutif, preiden mempunyai kewajiban untuk menjalankan undang undang yang telah dibuat dan diterapkan bersama DPR.

    B. Kekuasaan presiden dalam bidang legislatif
    Dalam bidang legislatif presiden mempunyai hak dan kewajiban mengajukan rancangan undnag undang kepada DPR yang kemudian untuk dipelajari dan akhirnya ditetapkan oleh DPR.

    C.Kekuasaan presiden dalam bidang yudikatif 
    Dalam bidang yudikatif meliputi :
       1) Memberi grasi dan rehabilitasi dengan pertimbangan MA
       Hak pemberian Grasi, Hak pemberian rehabilitasi, hak pemberian amnesti, hak pemberian abolisi

       2) Memberi amnesti dan abolisi dengan perimbangan DPR, dan sebagainya

    D. Kekuasaan presiden sebagai kepala negara.

    6. Badan Pemeriksa keuangan (BPK)

    BPK bertugas sebagai pemeriksan atas pelaksanaan dan pengelolaan serta tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan keuangan tersebut diserahkan kepada DPR, DPD , dan DPRD sesuai dengan kewenanganya.

    Dalam pelaksanaan tugasnya, BPK terlepas dari pengaruh badan atau lembaga apapun. BPK diatur dalam UUD1945 pasal 23 E sampai dengan 23 G. BPK memiliki wewenang, Apa saja wewenang dari BPK ? Wewenang BPK adalah sebagai berikut:

    a. Menetapkan kebijaksanaan atas tanggung jawab keuangan negara
    b. melakukan perbendaharaan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku.
    c. menetapkan kebijaksanaan tugas penunjangnya baik jangka panjang, jangka menengah maupun jangka pendek.

    7. Mahkamah Agung (MA)

    Mahkamah agung ialah badan yang melaksanakan keuasaan kehakiman yang merdeka (lepas dari pengaruuh kekuasaan pemerintah). Kedudukan MA sederajat dengan kedudukan lemabag tinddi negara lain.
    Mahkamah agung merupakan peradilan tertinggi yang memberikan putusan terakhir atas putusan pengadilan tingkat bawahnya yang dimintakan kasasi. Kasasi adalah pembatalan atau pernyataan tidak sah oleh mahkamah agung terhadap hakim karena putusan itu menyalahi atau tidak sesuai dengan undang undang.

    8. Mahkamah Konstitusi (MK)

    MK mempunyai kewajiban memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh presiden dan wakilnya menurut undang undang dasar kewenangan mahkamah konstitusi sesuai dengan pasal 24 C UUD 1945.

    9. Komisi yudisial (KY)

    Komisi yudisial dibentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945. Pasal 24B UUD 1945 menyebutkan komisi yudisial merupakan lembaga negara yang bersifat mandiri.
    Anggota komisi yudisial diangkat dan diberhentikan oleh presiden dengan persetujuan DPR.

    10. Pemerintah Daerah

    Pemerintah daerah ada 4 yaitu guberbur, DPRD tingkat provinsi, wali kota/bupati, dan DPRD tingkat kabupaten kota. Gubernur merupakan kepala pemerintahan daerah provinsi, sedangkan bupati/wali kota merupakan kepala pemerintahan daerah kabupaten kota. Para kepala daerah memiliki tugas sebagai berikut:

    a. Mengatur dan mengurusi sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
    b.Menjalankan otonomi dengan seluasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang undang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.

    11. Komisi Pemilihanumum (KPU)

    KPU dibentuk berdasarkan ketentuan pasal 22E ayat 5 UUD 1945 yang menatur bahwa pemilihan umum diselenggarakan suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

    Tugas dan wewenang KPU seperti tercantum dalam Pasal 25 UU no. 12 Tahun 2003 tentang pemilihan umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, adalah:
    a. Merencanakan penyelenggaraan pemilu.
    b. menetapkan organisasi dan tata cara semua tahapan pelaksanaan pemilu.
    c. mengoordinasikan, menyelenggarakan dan mengendalikan semua tahapan pelaksanaan pemilu.

    12. Bank Sentral

    Bank indonesia diatur dalam pasal 23D UUD 1945. PAda pasal tersebut disebutkan negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur oleh undang undang.

    Ketentuan lebih lanjut mengenai bank sentral diatur dalam UU no.23 tahun 1999 tentang bank indonesia. UU BI menyebutkan secara tegas bahwa Bank indonesia merupakan lembaga negara independen danterbatas dari campur tangan pemerintah dan atau pihak pihak manapun.

    13. Tentara Nasional Indoensia (TNI)

    Menurut UUD 1945, Tentara nasional indoensia terdiri atas angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara sebagai alat negara yang bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan kedaulatan negara (Dalam Pasal 30).

    14. Kepolisian Negara Republik Indonesia

    Tugas dari kepolisian negara republik indonesia adalah menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat, serta menegakan hukum. Kepolisian negara republik indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya kemanan dalam negri.

    15.Dewan Pertimbangan Presiden

    Dewan  pertimbangan presiden diatur dalam pasal 16 UUD 1945. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada presiden, yang selanjutnya diatur dalam uundang undang meskipun ada ketentuan bahwa lembaga ini akan diatur melalui UU, kewenangannya telah disebut oleh UUD, yaitu memberikan nasihat dan primtbangan.

    Sekian artikel saya dengan judul Susunan Pemerintah Pusat Sesudah Amandemen UUD 1945. semoga artikel dengan judul Susunan Pemerintah Pusat Sesudah Amandemen UUD 1945 bermanfaat bagi anda untuk pembelajaran . Artikel ini diambil dari LKS pkn kelas 4 dan bermanfaat bagi kelas selanjutnya. Mari baca artikel yang bertemakan pemerintahan lainya seperti :  Pemerintahan Orde Baru dan Lahirnya Reformasi.

    Trimakasih
  • 3 komentar:

    ADDRESS

    Muara Sarana Indah Real Estate, Malang Regency

    EMAIL

    Achmadfebrian2000@gmail.com

    MOBILE

    +62 859 665137 014